Skip to content
June 24, 2013 / permanayudiarso

SINGAPORE POLLUTANT STANDARDS INDEX

Singapore National Environment Agency official website reported Pollutant Standards Index (PSI) decrease. The PSI shows decrease in four regions below than 100 meaning that air quality is in moderate level. Further, it then recommends to Singaporean to minimize prolonged or strenuous outdoor physical exertion because of the impact on health, particularly for elderly, pregnant women and children. Specifically for persons with chronic lung disease, heart disease or stroke. The official site was also noted that the improvement of air quality is due to a change of the low level wind over Singapore, from southwesterly to Southerly since last night.

The wall street journal online was also reported that hazy conditions in Singapore on June 20 was increase incrementally at noon but slightly low at evening. It indicated that the low air pressure maintained the conditions as regional wind went to the South-China Seas.Image 

References:

1)    Courtesy image from http://www.nea.gov.sg/psi/ access on Monday June 24, 2013.

2)    http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323300004578555340452367964.html

 

June 30, 2010 / permanayudiarso

Membangun Infrastruktur dan Mengelola Permintaan: Solusi Jangka Panjang Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Jakarta

Membangun Infrastruktur dan Mengelola Permintaan: Solusi Jangka Panjang Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Jakarta

Kesulitan air bersih bukan masalah baru bagi sebagian besar penduduk Jakarta saat ini. Bagi penduduk yang berlangganan air minum perpipaan (PAM), air menyala  tidak setiap waktu. Sementara pengguna non-perpipaan membeli air bersih atau mengombinasikannya dengan air sumur. Air sumur masih menjadi sumber yang paling banyak digunakan oleh sebagian besar penduduk Jakarta, walaupun air sumur terasa asin akibat adanya intrusi air laut ke dalam akuifer. Penyedotan air tanah yang  berlebihan merupakan salah satu sumber utama mengapa hal ini terjadi (Djaja dkk., 2004). Menurut BPLHD DKI Jakarta (2008) air sumur telah terinstrusi oleh air laut terutama di wilayah Jakarta Utara dan cenderung meluas ke arah selatan Jakarta.

Pertumbuhan penduduk Jakarta sangat tinggi tidak hanya karena pertumbuhan alami namun juga migrasi yang sangat besar dari kota dan desa (Firman, 2002). Saat ini, penduduk Jakarta mencapai lebih dari sembilan juta jiwa (BPS, 2010) dan akan bertambah banyak jika ditambah dengan penglaju  yang bekerja di Jakarta pada pagi hingga sore hari. Mereka tidak hanya tinggal di kawasan sekitar Jakarta tetapi beberapa diantaranya tinggal di Bandung dan Serang. Adanya Jaringan Jalan Tol dari Merak – Bandung – Cikampek – Bogor telah mendorong mereka untuk tinggal di luar kota. Tetapi, apakah infrastruktur telah siap melayani mereka, penduduk maupun penglaju.

Secara Umum, salah satu permasalahan penyediaan air bersih di Jakarta lebih dikarenakan tidak seimbangnya penyediaan (supply) dan permintaan (demand). Sejak Kolonioal Belanda, pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih telah mempertimbangkan pertumbuhan penduduk (Kooy, 2008) dengan menyediakan air baku dari berbagai macam sumber mata air dan air permukaan di sekitar Jakarta. Sejak awal, Pemerintah Belanda menyadari bahwa air baku yang ada di Jakarta tidak cukup untuk memenuhi warganya terutama Warga Belanda yang butuh air dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik. Berbagai proyek pembangunan jaringan air bersih maupun sumber air baku dibangun termasuk membangun jaringan pipa dari mata air Ciburial hingga instalasi pengolahan air di Pejompongan. Itu semua dilakukan untuk menyediakan air bersih bagi warga Belanda dan penduduk Jakarta.

Tingginya pertumbuhan penduduk Jakarta tidak diimbangi dengan perluasan jaringan infrastruktur air bersih apalagi sanitasi perkotaan yang baik. Sejak kemerdekaan, pemerintah Indonesia banyak mengandalkan pinjaman dan hibah luar negeri untuk membangun infrastruktur penyediaan air bersih dan sanitasi. Namun, pembangunan infrastruktur secara masif terhenti sejak diterapkan model Kerjasama Pemerintah Swasta dengan pola konsesi dalam pembangunan infrastruktur di awal 1998. Sejak saat itu, penyediaan air bersih di Jakarta dilakukan oleh dua perusahaan yaitu Thames PAM Jaya yang saat ini menjadi Aetra Air Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Pola konsesi ini mengikuti model Paris, dimana wilayah Jakarta dibagi menjadi dua wilayah konsesi air yaitu di bagian barat jakarta yang dikelola oleh Palyja dan di wilayah timur Jakarta. Pembangunan infrastruktur yang secara signifikan meningkatkan penyediaan air bersih tidak dilakukan seperti penambahan jumlah air baku karena kendala pengelolaan. Dengan konsep ini, masing-masing rantai bisnis, seperti penyedia air baku, dikelola oleh institusi bisnis lain. Dari sisi penyediaan air bersih, tidak adanya penambahan infrastruktur penyedia air baku dan buruknya kualitas air baku yang diterima dijadikan alasan perusahaan air untuk menaikkan tarif air dan cenderung melepaskan tanggungjawab ini ke Pemerintah daerah maupun Pusat.

Sementara itu, Pemerintah dan masyarakat lupa bahwa permintaan air bersih dapat dikelola dan dikendalikan dengan berbagai instrumen baik lunak maupun keras. Instrumen ini dapat diterapkan kepada pelanggan air dan bersifat mengikat (wajib) sehingga semua langkah menuju pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dapat terwujud dan krisis air bersih dapat teratasi di masa yang akan datang.

Instrumen tarif air, kebijakan disinsentif pengambilan air tanah dalam, kebijakan penghematan air, pajak peralatan sanitasi serta yang terpenting terintegrasinya sistem penyediaan air bersih dengan rencana penggunaan lahan dalam rencana tata ruang wilayah menjadi satu kunci yang sangat penting. Saat ini, pemerintah daerah hanya menetapkan kebijakan tarif air perpipaan bukan non-perpipaan. Sementara itu, buruknya suplai mendorong pelanggan air cenderung memenuhi kebutuhannya dengan mengonsumsi air non-perpipaan, terutama penduduk miskin di wilayah Utara Jakarta. Banyak penduduk yang mengombinasikan pemakaian dengan air sumur dan air isi ulang yang penjualannya semakin meningkat. Bagi penduduk yang mampu, mereka lebih leluasa memilih untuk menggunakan sumber perpipaan yang terbaik, sebaliknya penduduk miskin cenderung menyesuaikan konsumsi air bersih dengan merubah pola pemakaian dan melakukan penghematan.

Kebijakan penghematan pemakaian air belum menjadi salah satu kebijakan utama dalam mengatasi krisis air bersih. Faktanya, penghematan pemakaian air telah dilakukan oleh penduduk miskin yang membeli air bersih non-perpipaan khususnya yang tinggal di permukiman ilegal dan kumuh. Karena keterbatasan penghasilan, penduduk miskin melakukan penghematan dengan sukarela dan dengan cara konvensional. Ini merupakan potensi yang besar, di satu sisi instrumen tarif dapat merubah pola konsumsi air dan di lain pihak kebijakan tarif harus didukung oleh kebijakan penghematan secara luas. Negara Singapura memberlakukan pajak progresif pada peralatan sanitasi yang dipasang, sementara pemerintah menyediakan infrastruktur air bersih sesuai dengan kebutuhan penduduk. Di sisi ini, terlihat peran perencanaan penyediaan air bersih sangat serius. Rantai pengelolaan dalam penyediaan air bersih diperhatikan dengan baik dan dipadukan dengan kebijakan pengelolaan permintaan.

June 29, 2010 / permanayudiarso

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.